INDONESIAN 7 VERTICAL WALL'S FESTIVAL

Jadwal INDONESIAN 7 vERTICAL WALL'S FESTIVAL

Syarat Relawan Indonesian 7 Vertical Walls Festival

1. Warga Negara Indonesia.
2. Pernah melakukan pemanjatan di tebing besar (minimal 7 pitch – diutamakan Solo Climbing) untuk pemanjat, atau pernah melakukan terjun BUANA di tebing untuk penerjun BUANA. Kedua aktivitas tersebut harus disertai bukti photo ataupun video yang nantinya dipresentasikan dihadapan pemrakarsa (Harry Suliztiarto +6285220057557) dan koordinator (Rio Kornel +6285220643087) Indonesian 7 Vertical Walls Festival.
3. Setelah menjadi anggota tim, bersedia menandatangani Pelepasan Tanggung Jawab (liability release) serta mengikuti seluruh prosedur dan program Indonesian 7 Vertical Walls Festival sampai dengan akhir kegiatan.

Selain membuka kesempatan bagi para relawan, kami membuka juga program wisata untuk peserta yang berminat mengikuti kegiatan Indonesian 7 Vertical Walls Festival. Syarat pendaftaran peserta wisata akan disesuaikan dengan prosedur dan program Indonesian 7 Vertical Walls Festival lebih lanjut.

Demikian informasi awal Indonesian 7 Vertical Walls Festival, mudah-mudahan dapat terlaksana sesuai dengan rencana hingga dengan selesai. Kami ucapkan terima kasih atas dukungan seluruh saudara sebangsa dan setanah air.

MERDEKA!

Pendaftaran ke skygers_indonesia@skygers.net atau skygers_indonesia@yahoo.com

Cartensz Pyramid Diambang Kehancuran

Puncak Jaya ialah sebuah puncak yang menjadi bagian dari Barisan Sudirman yang terdapat di provinsi Papua, Indonesia. Puncak Jaya mempunyai ketinggian 4884 m dan di sekitarnya terdapat gletser Carstenz, satu-satunya gletser tropika di Indonesia, yang kemungkinan besar segera akan lenyap akibat pemanasan global.

Puncak ini pernah dinamai Poentjak Soekarno dan merupakan gunung yang tertinggi di Oceania. Puncak Jaya adalah salah satu dari tujuh puncak dunia.

Cartensz Pyramid Diambang Kehancuran Oleh PT Freeport Indonesia

Watch On Youtube Click Here

20 Tahun Lagi Gletser di Cartensz Hilang

Pemimpin kelompok peneliti pengeboran inti es Papua Profesor Lonnie G Thompson mendukung program pariwisata ke Puncak Cartensz Papua yang sedang digarap Dinas Pariwisata setempat.

"Kalau lebih banyak orang yang datang untuk mengetahui ada gletser di Papua tentu lebih bagus karena saat ini banyak orang tidak mengetahuinya," kata Lonnie Thompson, di Timika, Selasa (29/6/2010.

Ia mengatakan, kondisi gletser Papua yang terus berkurang secara ekstrim dewasa ini akan memberikan pesan yang kuat bagi siapa pun yang mengunjungi kawasan itu akan kondisi bumi yang kian panas.

Meski demikian, Lonnie berharap agar kegiatan kepariwisataan ke Puncak Cartensz harus terkontrol secara baik untuk menjaga kondisi gletser dan gunung-gunung setempat tetap bersih.

"Itu yang sangat penting, aktivitas pariwisata harus tetap terkontrol," katanya.

Dinas Pariwisata Papua saat ini berencana membangun sejumlah cotage di sekitar Puncak Cartensz atau dalam bahasa Amungme disebut Nemangkawi untuk mendongkrak arus kunjungan wisatawan terutama para pendaki.

Selama ini para wisatawan memilih jalur dari Ilaga, Kabupaten Puncak untuk mendaki ke Puncak Cartensz dan harus menyiapkan tenda sendiri saat tiba di salah satu dari puncak tertinggi di dunia itu.

Sebelumnya, Lonnie memperkirakan umur gletser yang ada di Puncak Cartensz Papua hanya akan bertahan 20 hingga 30 tahun lagi akibat pemanasan global.

Lonnie mengatakan, proses pencairan gletser hingga pada akhirnya hilang semua merupakan suatu fakta yang tidak bisa dibendung dengan teknologi apa pun yang dimiliki manusia sepanjang kondisi panas bumi terus mengalami kenaikan.

"Gletser di sini dan di tempat-tempat tropis lainnya yang panas semua akan hilang akibat perubahan iklim," jelas Lonnie.

Ia mengatakan, hasil penelitian timnya akan selesai akhir tahun ini dan akan dipublikasikan sekitar Juni 2011.

Penelitian inti es Papua tersebut merupakan kerja sama Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Indonesia dengan Byrd Polar Research Center (BPRC) The Ohio State University dan Lamont Doherty Earth Observatory (LDEO) Columbia University, Amerika Serikat.

Penelitian ini melibatkan sejumlah pakar dari Amerika Serikat, Australia, Perancis, Italia dan Indonesia.

Karst Citatah Diambang Kehancuran

Sekitar 70 persen alam di kawasan karst Citatah Kabupaten Bandung Barat diperkirakan berada dalam kondisi rusak. Hal ini terjadi karena eksploitasi yang tidak terkendali. Pentingnya keberadaan karst ini mengharuskan pemerintah memberikan perhatian serius terhadap keberadaannya.

“Sekarang kondisinya sudah hancur-hancuran. Dari sekitar 20 kilometer panjang karst Citatah, yang tersisa dalam kondisi baik hanya sekitar 30 persen saja,” kata anggota Kelompok Riset Cekungan Bandung T. Bachtiar seusai pengibaran bendera merah putih di tepi tebing Pabeasan Kp. Pamucatan, Desa Padalarang, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Kamis (20/5).

Berkaitan dengan keberadaan karst Citatah, Bachtiar mengemukakan, bentang alam ini memiliki setidaknya dua fungsi, yaitu fungsi pendidikan dan fungsi lingkungan. Sebagai wahana belajar, karst yang diduga telah terbentuk sejak 30 juta tahun lalu ini menyimpan berbagai sumber pengetahuan yang bisa dipelajari. Sementara dari sisi lingkungan, keberadaannya berpengaruh besar terhadap keberlangsungan hidup masyarakat sekitar.

Namun di sisi lain, penambangan kapur secara liar dan tidak terkendali membuat keberadaan karst Citatah makin terkikis. Masyarakat sekitar menjadikannya sebagai mata pencaharian yang berlangsung turun temurun. Persoalan regulasi merupakan hal mendasar untuk mengendalikannya. Padahal dia menilai, pemerintah memiliki fungsi kontrol dalam melestarikan keberadaan karst Citatah. “Pemerintah seharusnya membuat zonasi tertentu, agar penambangan bisa terkendali

Kita sudah lama teriak karena kuatir tidak bisa melakukan pemanjatan di tebing-tebing di kawasan Citatah karena kalah cepat dengan ekskavator pengumpul batu marmer, teriakan dilakukan juga oleh para pecinta goa dan geolog yang tahu bahwa Bandung di masa purba adalah danau, so Citatah adalah kawasan pemukiman manusia sunda purba di tepian sebuah danau purba nan luas. Dan kemarin teriakan itu diformalkan menjadi Deklarasi Citatah, yang isinya menyatakan bahwa Kawasan Karst Citatah wajib dilindungi! Ikut menandatandatangani Deklarasi Citatah antara lain Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf, Wakil Bupati Kabupaten Bandung Ernawan Natasaputra serta para stakeholder lainnya termasuk Federasi Panjat Tebing Indonesia.

Semoga aja Deklarasi itu membuat para pembuat kebijakan dan pengambil keputusan sadar, bahwa anak-cucu kita lebih membutuhkan tebing-tebing itu dibandingkan kita saat ini yang menukarnya dengan duit. Sebetulnya siapa sih yang telah menggadaikan tebing-tebing dan tanah-tanah itu ke para pemilik modal? Ah, mungkin mereka telah mati, atau telah mati hati.

Dengan Deklarasi Citatah itu telah membesarkan lagi harapan kita bahwa para pemanjat akan masih bisa memanjat jalur-jalur pemanjatan di tebing-tebing yang ada di kawasan karst Citatah, paling tidak sampai sebulan ke depan, tapi entah kalau sampai akhir tahun ini apalagi sampai akhir regim pemerintahan ini. Semoga masih ada.

Deklarasi Citatah akan segera bergaung ke seluruh penjuru negri (seperti Deklarasi Bandung 1955) yang juga punya ancaman sejenis yaitu kalahnya penggiat panjat tebing dan pecinta lingkungan oleh para pengusaha batu marmer atau batu kapur atau batu lainnya.

Watch On Youtube Click Here

Berita lengkap tentang Deklatasi Citatah

Untuk Melindungi Aset Keilmuan dan Lingkungan

Moratorium Kawasan Citatah

Pemecahan masalah yang kompleks di kawasan karst Citatah (atau biasa juga disebut karst Rajamandala) mutlak memerlukan komitmen dari semua pihak. Persoalan yang ada di kawasan tersebut tidak hanya perlindungan aset keilmuan dan lingkungan, tetapi juga hajat hidup orang banyak.

Pernyataan sikap sejumlah kalangan untuk melindungi kawasan ini ditunjukkan dengan penandatanganan "Deklarasi Citatah" dalam Seminar Pelestarian Kawasan Karst Citatah di Aula Redaksi Pikiran Rakyat, Jln. Soekarno-Hatta 147 Bandung, Kamis (10/6).

Deklarasi tersebut ditandatangani Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf, Wakil Bupati Bandung Barat Ernawan Natasaputra, perwakilan kedinasan dari tingkat Pemprov Jabar dan Pemkab Bandung Barat, serta sejumlah elemen masyarakat pencinta alam. Intinya, dalam deklarasi itu sejumlah pihak yang hadir sepakat bahwa kawasan karst Citatah merupakan kawasan yang harus dilindungi karena menyimpan nilai keilmuan, kebudayaan, dan lingkungan.

Dalam kesempatan itu, Wagub Jabar Dede Yusuf melontarkan wacana moratorium, yaitu pengkajian kembali izin usaha pertambangan yang saat ini berlangsung di sepanjang karst Citatah. Hal itu bertujuan mengerem laju kerusakan di kawasan karst yang ditengarai sudah terbentuk sekitar 30 juta tahun lalu ini.

"Kami lakukan upaya bersama, salah satunya moratorium untuk mengevaluasi kembali kebijakan izin yang sudah dikeluarkan karena masih ada penambangan yang berlanjut. Ada beberapa izin yang masih dilaksanakan dan ada yang sudah dihentikan. Kami akan kaji ulang semua izin. Kalau masih ada izin untuk menambang lebih baik dihentikan dulu karena terkait dengan banyak kepentingan," katanya.

Dede menambahkan, ada tahap-tahap untuk membenahi kawasan karst Citatah. Pertama, perlu adanya pembinaan dan sosialisasi terhadap pengembang. Selain itu, diadakan pemantauan serta pengawasan di lapangan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Kedua, organisasi perangkat daerah (OPD) yang terkait agar terus melakukan pembicaraan dengan masyarakat dan penambang. Ketiga, melakukan penegakan hukum kepada PNS yang terlibat, dengan memberi sanksi apabila yang bersangkutan terkait dengan penambangan karst Citatah.

Berdasarkan data Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) Kabupaten Bandung Barat, saat ini terdapat lima perusahaan yang memiliki izin untuk melakukan usaha pertambangan di kawasan ini. Sementara tiga belas izin usaha yang diajukan tahun ini, belum bisa disikapi karena menunggu pembahasan karst Citatah ini selesai.

Berkaitan dengan pentingnya kawasan Citatah, Wakil Bupati Bandung Barat Ernawan Natasaputra mengemukakan, pemanfaatan kawasan karst Citatah tidak harus mengorbankan kepentingan lingkungan dan keilmuan. Kendati tidak menyebutkan angka pasti, dia menilai kontribusi kegiatan pertambangan di karst Citatah bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Bandung Barat tidak sebanding dengan aspek lingkungan. "Angka PAD-nya tidak sebanding dengan kerusakan alamnya," ujar Ernawan.

Masterplan

Kepala Subbidang Mitigasi Bencana Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Jawa Barat, Tulus Sibuea mengatakan, saat ini masterplan untuk kawasan Citatah tengah dalam penggodokan. Pihak ketiga, konsultan, menjadi pelaksana penyusunan masterplan ini. Namun, kerangka rancangannya tetap mengakomodasi sejumlah kalangan.

Belum bisa dipastikan bagaimana cakupan masterplan ini, termasuk berapa besar luas wilayah yang masuk ke dalamnya. Namun, Tulus memastikan, kerangka rancangan ini akan bersifat menyeluruh, meliputi berbagai aspek kemasyarakatan yang ada di wilayah ini. Keberadaan masterplan ini kemudian akan menjadi rujukan bagi sejumlah kalangan untuk mengambil kebijakan.

Selama penyusunan masterplan berlangsung, menurut dia, kerusakan alam yang terjadi akibat kegiatan pertambangan tidak bisa dibiarkan. Moratorium adalah salah satu upaya yang memungkinkan. "Moratorium tidak berkaitan dengan masterplan. Moratorium lebih merupakan tindakan preventif terhadap laju kerusakan yang ditimbulkan," katanya.

Pentingnya keberadaan masterplan juga dikemukakan Sekretaris Jenderal Kelompok Riset Cekungan Bandung (KRCB), Sujatmiko. Dia mengatakan, masterplan kawasan karst Citatah harus dibuat berdasarkan fungsi yang ada. "Misalnya untuk daerah panjat tebing, untuk latihan militer, dan pemanfaatan sektor pariwisata. Bersama ESDM Provinsi Jabar, BPLHD Jabar, KRCB, dan Kab. Bandung Barat, kami membuat masterplan ini," katanya.

Sementara itu, antropolog dari Universitas Padjadjaran Kusnaka Adimihardja menilai, saat ini kunci pengelolaan karst berada di tangan pemerintah sebagai penentu kebijakan. Alasannya, persoalan serta aspirasi seputar kawasan ini telah berlangsung sejak lama. "Yang terpenting komitmen pemerintah, bagaimana menyikapi masukan yang ada dalam kajian mengenai kawasan ini. Masukan sudah banyak, tinggal menunggu realisasinya," ujar Kusnaka.

Sertifikasi Keahlian Kerja di Ketinggian

Spanset-SKYGERS sebagai perusahaan jasa keselamatan dan kesehatan kerja akses tali (PKJ3 Akses Tali) akan menggelar pelatihan bekerja pada ketinggian 27-29 Juli 2010. Ada dua jenis pilihan pelatihan yang bisa diikuti:

1. Training Work Positioning and Fall Arrest
2. Training Fall Protection Equipment Appreciation and Inspection

Pelatihan yang pertama dilakukan di Jakarta untuk teori sedangkan praktek dilakukan di Purwakarta, Jawa Barat. Sedangkan pelatihan kedua seluruhnya dilakukan di Jakarta.

Watch On Youtube Click Here

Watch On Youtube Click Here

Watch On Youtube Click Here

Watch On Youtube Click Here

Bertemu dan Mengajar Penderes ( Sistem Penyelamatan Kecelakaan Kerja pada Ketinggian )

Sering kita baca di berita ada korban kecelakaan kerja pada ketinggian yang tidak dapat ditolong karena posisi korban berada sangat tinggi dari permukaan, sehingga tidak mungkin bagi orang untuk memberikan pertolongan pertama. Seperti kita tahu, waktu kritis bagi seorang korban kecelakaan adalah enam menit pertama setelah kejadian kecelakaan dimana kita masih ada kesempatan untuk memberikan pertolongan pertama yang masih mungkin untuk menyelamatkan jiwa korban.

Dengan tingkat risiko yang sangat tinggi karena potensi bahaya jatuh, maka sebelum suatu pekerjaan pada ketinggian dilaksanakan perlu dilakukan beberapa langkah mitigasi, salah satunya adalah kesiapan melakukan penyelamatan jika bahaya jatuh benar-benar terjadi.

Sayangnya untuk menyiapkan suatu sistem penyelamatan kecelakaan kerja pada ketinggian diperlukan suatu tim penyelamat yang sangat handal (dapat diandalkan) yang dilengkapi dengan peralatan yang sangat lengkap, terlebih dengan penyebaran kegiatan ekonomi di Indonesia yang sangat jauh dari satu tempat ke tempat lain, hal ini membuat sharing suatu suatu penyelematan milik institusi lain menjadi hampir tidak mungkin.

Situasi tersebut menuntut menuntut tersedianya personil dengan kompetensi yang sangat tinggi dan peralatan yang sangat kompleks dengan mobilitas yang sangat tinggi, yang tentunya hal ini berujung pada cost yang juga tidak kecil bagi suatu organisasi. Situasi ini membuat sangat kecil kemungkinan tersedianya sistem penyelamatan kecelakaan kerja pada ketinggian, bahkan untuk perusahaan sekelas PLN atau Pertamina.

Sebagai bahan pelajaran, mungkin kita bisa melihat industri pendakian gunung di negara Swiss dimana terdapat perusahaan jasa penyelamat yang akan memberikan jasa ketika terjadi suatu kecelakaan menggunakan berbagai fasilitas yang diperlukan hingga tersedianya helikopter yang sangat handal. Untuk dapat menggunakan jasa tersebut kita harus membayar premi yang harus dibayar sebelum kegiatan pendakian dilakukan. Kita harus mengeluarkan biaya yang jauh lebih mahal jika memerlukan penyelamatan tanpa membayar premi di depan. Sistem tersebut dapat berjalan dengan baik karena kegiatan pendakian gunung di sini sudah menjadi industri, yaitu jumlah pendakinya sangat banyak dan orang-orang yang melakukan kegiatan pendakian adalah orang-orang yang sangat peduli dengan keselamatan diri mereka.

Sistem seperti di Swiss tersebut mungkin sangat sulit untuk diterapkan di negara kita.Perlu dicari bentuk lain yang lebih sesuai dengan situasi dan kondisi. Kita semua dituntut untuk ikut berperan aktif dalam mencegah terjadinya kecelakaan, dan jika pun kecelakaan itu terjadi mempunyai konsekuensi yang minimal. Pemerintah pun wajib berperan aktif, karena pembiaran kecelakaan yang mengakibatkan hilangnya nilai kehidupan atau jiwa seorang pekerja merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Bagaimana bentuk peran Pemerintah dalam sistem penyelamatan kecelakaan kerja pada ketinggian? Saat ini, hanya waktu yang bisa menjawab.

Watch On Youtube Click Here

Watch On Youtube.com Click Here